Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)

Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan memang hampir tak terelakkan. Data yang tersedia menunjukkan dua hal penting. Pertama, pemanfaatan layanan kesehatan dan klaim jaminan kesehatan yang eksesif tidak diimbangi dengan pembayaran yang memadai dari peserta mandiri BPJS Kesehatan. Kedua, beratnya beban BPJS Kesehatan untuk menanggung defisit yang terus menumpuk.

Kalau begitu, mengapa tidak pemerintah saja yang menanggung semuanya? Begitu pertanyaan banyak pihak yang menggugat. Beberapa negara mampu membiayai layanan kesehatannya dari sumber pajak tanpa memungut sepeser pun dari masyarakatnya. Mereka akan mengambil contoh praktik di Inggris atau Kuba sebagai perbandingan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Diskusi ini sudah terlewat sekitar lima belas tahun lalu ketika Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disiapkan dan terus berlanjut hingga akhirnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. Ada dua pilihan utama secara sederhana, yaitu (a) negara menanggung semua biaya jaminan kesehatan rakyatnya atau (b) warga negara memberikan kontribusi finansial sesuai kapasitas keuangan rumah tangganya.

(Tulisan ini tidak akan membahas panjang tentang sistem pembiayaan kesehatan. Silakan baca buku ‘Arsitektur Jaminan Kesehatan Indonesia’. Pesan di sini.)

opsi asuransi

Gambar X. Opsi penyediaan jaminan sosial kesehatan: (a) pemerintah menjamin seluruh akses masyarakat melalui dana pemerintah dan (b) asuransi kesehatan sosial.
Dalam pemahaman sederhana dan singkat, pilihan (a) hampir muskil diambil karena keterbatasan sumber daya dan tidak adanya prioritas politik anggaran untuk menyanggupinya. Pilihan kedua dianggap lebih realistis. Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan warga negara yang miskin, sedangkan mereka yang tidak miskin diberikan kesempatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan ekonominya masing-masing.

Persoalan kenaikan iuran peserta mandiri ini juga akhirnya kembali pada gambar di atas. Tujuan utama pemerintah untuk mencapai cakupan kesehatan semesta lewat semangat jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) adalah sebanyak-banyaknya, bahkan seluruh rakyat, tercakup dalam jaminan kesehatan. Pada Gambar X, tampak bahwa yang paling sulit untuk dijangkau adalah mereka yang berada dalam kelompok tengah: tidak kaya, tapi juga tidak miskin. Kebanyakan dari mereka adalah kelompok atau keluarga pekerja sektor informal. Sulitnya menjangkau kelompok ini untuk masuk jaminan kesehatan membuat mereka disebut sebagai ‘the missing middle’ –kelompok tanggung yang hilang.

Di mana letak persoalannya?

Persoalan pertama dalam tarik menarik iuran adalah seberapa besar kemampuan (ability) dan kemauan (willingness) masyarakat menanggung iuran tersebut. Dengan kalkulasi sederhana, satu rumah tangga dengan empat anggota keluarga (suami, istri dan dua anak) berpenghasilan 4 juta rupiah per bulan harus menanggung iuran jaminan kesehatan antara 440-640 ribu rupiah per bulan jika memilih kelas II atau I. Iuran tahunannya mencapai 2,11 – 7,68 juta. Apakah angka ini mahal?

Dibandingkan beberapa asuransi swasta dengan paket manfaat lengkap, angka ini terbilang murah. Jika dibandingkan dengan asuransi lain dengan paket manfaat lebih minimalis, angka ini dapat dianggap setara.

Tetapi, bila dihitung secara proporsional terhadap penghasilan rumah tangganya, angka ini sudah menyedot 11-16 persen dari penghasilan tahunan keluarga. Proporsi sebesar itu dapat dianggap sebagai pengeluaran kesehatan katastrofik (catastrophic health expenditure) bagi rumah tangganya –dengan definisi lebih dari 10% penghasilan tahunan rumah tangganya. Belum terhitung biaya kesehatan langsung lainnya jika keluarga tersebut harus mengakses layanan kesehatan, misalnya biaya transportasi, akomodasi selama rawat, dan lain-lain.

Tetapi, contoh itu kan sangat kasuistis. Benar.

Angka ini tentu sangat bervariasi antar rumah tangga. Perlu simulasi model yang lebih komprehensif untuk mengambil gambaran yang representatif. Misalnya, untuk dapat memprediksi pada angka penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga seberapa banyak yang dianggap ‘mampu’ (ability) untuk membayar iuran peserta mandiri BPJS sedemikian besar –dengan mengutip definisi pengeluaran rumah tangga katastrofik sebagai cut-off point kemampuan rumah tangga.

Namun, mengingat proporsi sebesar itu, persoalan kemauan membayar pun menjadi rumit. Besaran iuran memang nampak lebih murah dibandingkan premi asuransi swasta yang biasa, tetapi seberapa besar kemauan masyarakat membayarnya? Dengan fakta yang dipaparkan di tulisan sebelumnya (lihat di sini), kenaikan iuran sebesar 100 persen ini menimbulkan persoalan yang pelik bagi pemerintah sendiri. Jika selama ini pemerintah berupaya mendorong sebanyak-banyaknya warga negara menjadi peserta jaminan kesehatan sosial, kenaikan iuran demi menambal defisit justru menjauhkan semangat masyarakat untuk ikut terlibat.

Di sini perlu upaya trade-off, kompromistis, yang harus ditimbang dengan masak oleh pemerintah.

Hanya itu persoalan yang harus dipertimbangkan pemerintah? Jika demikian, keluarga dalam contoh kasus tersebut dapat dengan mudah mengambil opsi turun ke Kelas III. Seperti yang dianjurkan pemerintah melalui salah satu tokoh di jajaran kabinetnya.

Belum. Belum selesai. Masih panjang. Kita lanjutkan. Jum’at!

Ya, Jum’at! Karena ada edisi Catatan Kamis di setiap hari Kamis yang tak boleh diganggu gugat.

Salam pengamatan dari Rotterdam

Ahmad Fuady

Baca serial tulisan lengkapnya:

Bagian-1

Bagian-3

Bagian-4

Foto fitur diambil dari: https://www.beritasatu.com/fokus/tanpa-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-selalu-defisit

3 tanggapan untuk “Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s