Membuka Kembali Sekolah: Strategi Alternatif

Membuka kembali aktivitas sekolah bukanlah keputusan yang mudah. Polarisasi kepentingan dan pendapat sangat mungkin terjadi. Di satu sisi, menutup sekolah dapat memperlambat dan menurunkan risiko transmisi penyakit pada anak-anak. Tetapi, dengan telah dilonggarkannya mobilisasi penduduk secara umum, risiko itu sebenarnya tetap tinggi meskipun sekolah ditutup. Berdasarkan asumsi ilmiah, transmisi COVID-19 pada anak justru lebih banyak terjadi dari interaksi mereka dengan orang dewasa di rumah dan kerumunan. Padahal, risiko lain juga mengintai: risiko perlambatan edukasi dan pembelajaran, serta kondisi mental, sosial, dan perkembangan dalam jangka panjang.

 

(Baca dua tulisan sebelumnya, “COVID-19, Penutupan Sekolah, dan Krisis Sosial” dan “COVID-19 pada Anak Usia Sekolah: Waswas?”)

 

Setelah membahas tentang implikasi krisis sosial dari penutupan sekolah dan memahami data sebaran COVID-19 pada anak usia sekolah, pertanyaan menumpuk di satu tanda tanya: apakah kita akan membuka sekolah lagi? Tetapi, pertanyaannya ternyata tidak semudah itu. Banyak pertanyaan ikutan yang berbaris di sekelilingnya. Kapan? Bagaimana? Seyakin apa? Apa imbasnya?

 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan panduan pembukaan kembali aktivitas sekolah lewat keputusan bersama empat kementerian. Beberapa poin dianggap tepat, namun beberapa lainnya perlu dikritisi. Tentu, setiap kebijakan – termasuk kritisi ini – tidak dapat memberikan opsi yang nihil risiko (zero risk). Namun, dalam kebijakan publik, pilihan dijatuhkan pada alternatif yang diyakini memiliki risiko paling kecil atau paling dapat diterima.

“…dalam kebijakan publik, pilihan dijatuhkan pada alternatif yang diyakini memiliki risiko paling kecil atau paling dapat diterima.”

 

SD dulu atau SMA dulu?

 

Panduan memulai kembali pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan pemerintah dibuat dalam tiga tahapan. Pada Tahap Pertama, sekolah yang dibuka terlebih dahulu adalah sekolah menengah tingkat pertama dan atas, termasuk sekolah kejuruan dan paket B dan C. Tahap Kedua – dua bulan setelah Tahap Pertama dilaksanakan – membuka kembali aktivitas sekolah tingkat dasar, paket A dan SLB. Di Tahap Ketiga, baru dibuka Pendidikan PAUD dan non-formal.

 

Penahapan ini mungkin disusun karena asumsi bahwa anak-anak usia dini adalah kelompok rentan yang harus diberikan proteksi sebesar mungkin. Sedangkan anak-anak usia sekolah menengah dianggap lebih tidak rentan terhadap infeksi dan lebih mudah diatur terkait pembatasan jarak fisik.

 

Namun, berdasarkan bukti ilmiah yang dipaparkan di tulisan sebelumnya – dan tambahan bukti ilmiah mutakhir,[i] penahapan yang dilakukan pemerintah ini justru berkebalikan dengan potensi risiko yang ada. Risiko penularan COVID-19 justru meningkat sesuai usia. Anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) sebenarnya memiliki risiko yang lebih rendah tertular dan menularkan dibandingkan anak usia sekolah menengah (16-18 tahun). Kemandirian anak usia sekolah SD juga masih rendah sehingga ketidakaktifannya di sekolah dapat berimplikasi pada aktivitas orangtua dan keluarga di rumah. Keterbatasan mereka dalam akses pembelajaran jarak jauh (distance learning) juga secara tidak langsung membebani produktifitas orang dewasa di sekitarnya, di samping kebutuhan interaksi sosial dan sensitisasi perkembangan sosial yang lebih besar.

 

Maka, penahapan pembukaan sekolah ini perlu dikritisi. Risiko anak terinfeksi dan saling menularkan justru lebih besar pada anak usia sekolah menengah sehingga potensi wabah kembali muncul juga lebih besar. Dan ketika wabah tersebut muncul kembali, ada regresi strategi yang dapat memundurkan timeline yang sulit untuk kembali ditentukan. Kebalikannya, dengan bukti yang lebih kuat, pembukaan sekolah yang dimulai dari sekolah dasar cenderung lebih aman dilakukan. Setelah itu, PAUD dan nonformal – bahkan penitipan anak. Baru kemudian sekolah menengah yang diikuti pembukaan kembali sekolah tinggi dan universitas.

 

Namun, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dapat meyakinkan anak-anak sekolah dasar dapat menjaga jarak fisik antar satu dengan yang lainnya?

 

Transisi dan Rotasi

 

Pembukaan sekolah tidak dapat dilakukan secara langsung dan mendadak. Perlu dipersiapkan masa transisi untuk memastikan bahwa risiko terkendali dan upaya mitigasi wabah berjalan secara adekuat.

 

Salah satu upaya transisi adalah melakukan rotasi siswa masuk sekolah. Pembukaan aktivitas sekolah harus dimulai secara parsial dengan membagi jumlah siswa yang masuk sekolah dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan biasanya agar memungkinkan adanya physical distancing dan menurunkan risiko transmisi penyakit. Ada beberapa pilihan rotasi yang dapat dilakukan dan disesuaikan dengan konteks daerah dan sekolah masing-masing.

 

  1. Rotasi antar kelas/tingkatan. Jumlah siswa yang masuk sekolah digilir berdasarkan kelas/tingkatan ganjil dan genap di hari yang berbeda. Misalnya, kelas 1, 3 dan 5 masuk di hari Senin, sedangkan kelas 2, 4, dan 6 masuk di hari Selasa. Begitu seterusnya. Namun, strategi rotasi ini membutuhkan sumber daya tambahan karena umumnya satu kelas berada berada dalam satu ruangan sehingga pembatasan jarak sulit dilakukan di dalam kelas. Maka, setiap kelas dipisah menjadi dua rombongan dan membutuhkan tambahan guru pengajar.
  2. Rotasi setengah kelas. Jumlah siswa dalam kelas direduksi hingga setengahnya dan diatur dalam jadwal masuk yang berselang-seling antar hari. Misalnya, absen ganjil masuk hari Senin, sedangkan absen genap masuk hari Selasa, dan begitu seterusnya. Ini berimplikasi pada beban guru yang mengajar dua rombongan.
  3. Rotasi pekan on-off. Sekolah dibagi ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok pertama masuk pada pekan pertama selama lima hari (Sabtu dan Minggu libur), lalu libur selama dua pekan. Kelompok kedua masuk pada pekan kedua, lalu libur selama dua pekan. Begitu pula kelompok ketiga. Opsi ini berdasarkan asumsi bahwa periode inkubasi virus berlangsung selama lima hari dan bila terjadi infeksi, gejala akan muncul setelah 14 hari monitoring aktif atau karantina.[ii] Jika anak-anak terinfeksi di sekolah, maka penelusuran kontak (contact tracing) dapat lebih mudah dilakukan karena diasumsikan gejala baru muncul pada saat mereka masuk fase off di rumah.

 

Strategi transisi dan rotasi ini tetap dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak yang telah memiliki gejala flu, batuk, sedang dalam pengobatan, atau risiko lainnya, tidak diperkenankan masuk sekolah. Begitupun guru dan karyawan sekolah.

 

Selama masa transisi ini pula, diperlukan penguatan saran penunjang dan sistem monitoring dan evaluasi. Sekolah harus mempersiapkan sarana yang memungkinkan respons setiap kejadian terkait COVID-19 dengan cepat dan tepat, termasuk menyediakan ruang dan penanggungjawab upaya kesehatan sekolah (UKS), alat disinfeksi dan kebersihan, layanan hotline yang dapat diakses orangtua, dan sistem informasi yang tersambung ke Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.

 

Masa transisi ini juga harus dimonitor dan dievaluasi secara ketat dengan kolaborasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan kota/kabupaten. Sistem monitoring ini dibangun dalam kerangka sistem jangka panjang – yang memungkinkan direproduksi setiap kali ada wabah yang menerjang. Selain potensi penguatan sistem kesehatan, masa transisi ini juga memiliki potensi besar untuk memproduksi data dan bukti ilmiah yang menjadi pembelajaran bagi kebijakan masa depan, baik untuk Indonesia maupun dunia. Dari monitoring dan evaluasi yang ketat tersebut – dan dapat dilakukan setiap pekan, intervensi dapat berubah sesuai dengan hasil yang didapatkan, baik berupa pengetatan maupun pelonggaran.

 

Lalu, bagaimana dengan risiko anak tertular dari orang dewasa? Apakah anak-anak juga diwajibkan memakai masker?

 

Batasi interaksi anak dan orang dewasa

 

Dari bukti ilmiah yang dipaparkan pada tulisan sebelumnya di sini, anak-anak rentan tertular dari interaksi sosial mereka dengan orang dewasa. Maka, setiap orang dewasa yang beraktivitas di sekolah dan sekitar sekolah harus memastikan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan, terutama pemakaian masker yang tepat. Bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan petugas sekolah selain guru. Ketika pembatasan jarak fisik tidak mampu dipastikan, penggunaan masker menjadi wajib hukumnya.

 

Waktu masuk dan keluar sekolah adalah waktu kritis yang memungkinkan percampuran banyak orang, termasuk antara anak-anak dan orang dewasa, sehingga perlu pengaturan secara ketat. Pengaturan dapat dilakukan dalam beberapa opsi.

  1. Membagi siswa dalam beberapa kelompok dan menjadwalkan jam masuk dan keluar di waktu yang berbeda secara rasional. Misalnya, antar kelompok berselang setengah jam. Ini dilakukan untuk mereduksi kepadatan orang dan/atau kemacetan yang ditimbulkan yang dapat meningkatkan potensi pencampuran orang dalam satu waktu dan satu tempat, serta meminimalisir risiko transmisi penyakit.
  2. Membuat aturan physical distancing bagi pengantar dan penjemput dengan memberi marka di area lingkungan sekitar sekolah. Jika memungkinkan, diatur dengan dengan jalur masuk dan keluar yang berbeda sehingga meminimalisir pencampuran banyak orang. Pengantar dan penjemput juga tidak diperkenankan berkerumun yang memungkinkan transmisi penyakit terjadi antar orangtua.
  3. Minimalisir penggunaan bus atau kendaraan antar jemput sekolah. Jika anak terpaksa mengakses kendaraan umum, maka proteksi maksimal harus dipastikan dengan menyesuaikan protokol kesehatan umum di ruang publik.

 

Apakah anak-anak butuh memakai masker? Jika pembatasan jarak fisik tidak mampu dipastikan, maka penggunaan masker menjadi kewajiban. Tetapi, jika mampu, masker dapat dilepas. Misalnya, di ruangan kelas yang sudah diatur jaraknya dalam proses belajar mengajar, masker dapat dilepas. Tetapi, ketika anak masuk ke atau keluar dari gerbang sekolah atau bermain di halaman sekolah yang memungkinkan mereka saling berinteraksi dalam jarak dekat, bahkan dengan orang dewasa, maka masker butuh dipakai.

 

 

Untuk meminimalisir risiko penularan, aktivitas ekstrakurikuler juga sementara ditiadakan. Acara pementasan, olahraga bersama, upacara bendera, field trip, dan kegiatan sosial lain dalam jumlah massa yang besar dapat meningkatkan risiko transmisi penyakit.

 

 

Dukungan nutrisi

 

Untuk meminimalisir risiko terinfeksi COVID-19 dan gangguan tumbuh kembang dan capaian pembelajaran, kualitas nutrisi anak usia sekolah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dengan baik. Namun, dengan menurunnya kondisi ekonomi, kebutuhan nutrisi seimbang di dalam keluarga – khususnya keluarga miskin – juga berpotensi menurun sehingga membutuhkan dukungan sosial dari pemerintah dan sekolah. Pemerintah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan sekolah perlu memformulasikan alternatif bantuan sosial dalam bentuk dukungan nutrisi anak sekolah, baik berupa paket makan pagi atau makan siang. Dukungan nutrisi ini akan memberikan asupan nutrisi yang lebih baik dibandingkan nutrisi yang disiapkan sendiri dalam keluarga.[iii],[iv]

 

Konsep Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) dapat dipertimbangkan penyesuaiannya sebagai alternatif bantuan sosial nutrisi sekaligus peningkatan kapasitas sekolah dan masyarakat dalam upaya peningkatan gizi anak dalam jangka panjang. (Tulisan lengkap mengenai hal ini dapat dibaca di artikel terpisah).

 

Jika sekolah memiliki kegiatan makan bersama, maka kegiatan tersebut dilakukan di kelas masing-masing dengan pengaturan yang tepat dan bukan di ruang makan bersama. Minimalisir penggunaan kantin, kecuali jika upaya physical distancing dapat dilakukan, baik dengan mengatur jam istirahat sekolah yang bergiliran dan jalur keluar masuk kantin. Kontak siswa dengan penjaja makanan di lingkungan sekitar sekolah juga harus diminimalisir.

 

Tailor made

 

Keputusan untuk membuka atau tidak membuka sekolah tidak dapat diberlakukan secara sentralistik, apalagi dengan luas geografi dan beban wabah yang berbeda antar daerah. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kebijakan lokal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bahkan, kebijakan ini dapat berbeda antar satu sekolah dengan sekolah lain, meski dalam lingkup wilayah yang sama.

 

Apa yang memengaruhi keputusan membuka atau menutup sekolah?

 

Banyak negara memutuskan untuk membuka sekolah setelah mendapatkan bukti bahwa rerata infeksi COVID-19 lokal telah melambat atau rendah. Konsep ini kemudian diterjemahkan lewat panduan zonasi: zona hijau boleh membuka sekolah, sedangkan zona kuning, oranye, dan merah belum diperkenankan membuka sekolah.

 

Implementasi konsep zonasi ini dapat diperdebatkan. Apakah zona hijau ‘benar-benar aman’? Apakah zona merah ‘benar-benar bahaya’? Bisa ya, bisa tidak.

 

Zona hijau akan ‘benar-benar aman’ jika (1) menunjukkan kurva melandai setelah melewati puncaknya dan proporsi populasi terinfeksi dianggap cukup untuk membentuk imunitas kelompok. Ingat, bahwa data yang dipublikasikan tidak mampu merepresentasikan kondisi riil komunitas dan kemungkinan angka positif COVID-19 sesungguhnya lebih besar dibandingkan data yang dipublikasikan. Zona hijau juga dianggap ‘aman’ jika (2) angka positif COVID-19 kecil dan mobilisasi penduduk terbatas, misalnya pada daerah terpencil – yang tanpa lockdown pun pergerakan mereka sudah terestriksi.

 

Pada daerah yang kasus positifnya rendah, namun dengan (potensi) mobilisasi antar daerah yang sedang hingga tinggi, justru masih menyimpan risiko transmisi penyakit di kemudian hari. Mengapa? Karena jumlah populasi yang belum terinfeksi masih besar, sedangkan potensi transmisi penyakit tetap ada ketika mobilisasi dibuka. Inilah yang menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang menerapkan lockdown ketat dan dianggap sukses merestriksi kasus positif. Kapan mereka akan membuka diri, sesiap apa mereka menghadapi potensi gelombang kedua-ketiga-dan seterusnya, dan sejauh mana mereka akan bertahan dalam situasi restriksi mobilitas yang ketat?

 

“Keputusan ini berada pada otoritas lokal yang perlu menghimpun seluruh variabel yang ada, termasuk situasi epidemiologi penyakit, kesiapan layanan kesehatan, kesiapan sekolah, kondisi mobilitas penduduk, dan kesiapan orang tua.”

 

Di sisi lain, zona merah mengindikasikan bahwa telah terjadi transmisi komunitas – bahwa transmisi penyakit tidak lagi dapat dilacak dalam cluster, tetapi sudah terjadi secara acak dan umum di masyarakat. Pada fase ini, komponen yang paling penting bukanlah angka infeksi yang tinggi, tetapi penambahan kasus (delta) harian, tingkat keparahan, dan beban layanan kesehatan. Angka yang tinggi karena skrining massal tidak serta merta menunjukkan situasi emergensi karena mungkin saja kasus positif yang ada tidak bergejala dan/atau tidak membutuhkan layanan kesehatan. Tetapi, angka yang tinggi bila didapat dari metoda pemeriksaan yang dilakukan HANYA pada pasien yang sakit di layanan kesehatan, jelas merupakan situasi emergensi publik. Apakah mungkin dianggap ’aman‘ meski masih dalam zona merah? Mungkin saja. Dengan syarat bahwa penambahan kasus dapat dinedalikan dan layanan kesehatan tersedia dalam jumlah yang adekuat.

 

Itulah mengapa zonasi ini perlu diinterpretasikan secara tepat dalam bentukan kebijakan publik, seperti membuka atau menutup sekolah. Keputusan ini berada pada otoritas lokal yang perlu menghimpun seluruh variabel yang ada, termasuk situasi epidemiologi penyakit, kesiapan layanan kesehatan, kesiapan sekolah, kondisi mobilitas penduduk, dan kesiapan orang tua.

 

Apakah mungkin sekolah tetap melangsungkan pembelajaran jarak jauh? Pada dasarnya, prinsip membuka atau menutup sekolah adalah mencari titik keseimbangan antara keuntungan (benefit) dan risiko (risk) atau bahaya (harm) yang dapat muncul. Pada beberapa situasi, misalnya kota besar dengan kelengkapan infrastruktur jaringan internet dan kekuatan kurikulum pembelajaran jarak jauh, opsi untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh tetap terbuka. Bahkan, opsi ini mungkin saja menjadi lebih tepat karena menyesuaikan diri dengan tren edukasi yang berubah, tidak mengandalkan pembelajaran tatap muka, dan mengakomodasi karakter siswa yang dipercaya memiliki keunikan masing-masing.

 

Ahmad Fuady

Rotterdam 1441

 

 

[i] Götzinger, FlorianPfefferle, Jasmin et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. The Lancet Child & Adolescent Health 2020:0(0).

[ii] Lauer SA,  Grantz KH,  Bi Q, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of Internal Medicine. 2020; 172:9, 577-582.

[iii] Dunn CG, Kenney E, Fleischhacker SE, Bleich SN. Feeding low-income children during the Covid-19 pandemic. N Engl J Med 2020; 382:e40.

[iv] Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Food and Nutrition. Pengukuran dampak penguatan kapasitas guru dan orangtua pada pelaksanaan program gizi anak usia sekolah dasar di Indonesia.

 

Gambar fitur diambil dari: https://www.harapanrakyat.com/2020/06/idai-minta-sekolah-dibuka-bulan-desember/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s