Arsip Kategori: Health Policy

“Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Dimuat di KOMPAS, 7 Mei 2019

Hingga akhir April 2019, tercatat ada 318 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Jumlah yang sakit mencapai 2.232 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonfirmasi jumlah tersebut. Kementerian Keuangan pun mengalokasikan santunan dalam empat jenis santunan: meninggal, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

Benarkah ini ”tragedi” pemilu Indonesia?

Lanjutkan membaca “Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Iklan

JKN Tanpa Kepala

Pernyataan mutakhir Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia mengundang kontroversi baru. Di depan banyak pimpinan rumah sakit, Presiden menyentil gagalnya direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Menteri Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan nasional (JKN) (Kompas, 18/10). Bahkan, menurutnya, persoalan defisit dana jaminan sosial sudah harus dapat diselesaikan di tingkat kementerian.

Lanjutkan membaca JKN Tanpa Kepala

Kegagalan Kapitasi

Dimuat dalam kolom Opini KOMPAS, 23 April 2018

Ahmad Fuady

 

Awal Februari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang dengan dugaan penerimaan suap dari dana kapitasi. Kasus ini bukan yang pertama terjadi. Bahkan, dengan besaran dana mencapai Rp 13 triliun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan potensi pungutan liar dana kapitasi mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

Lanjutkan membaca Kegagalan Kapitasi

Menagih ‘Syariah’-nya BPJS

Dua setengah tahun yang lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Kesehatan (BPJS-K) dirundung polemik publik mengenai status jaminan kesehatan yang dianggap haram. Saya segera mendatangi Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu dan berdiskusi sebelum akhirnya opini saya dimuat ke publik oleh Republika.

Baca: BPJS Pascafatwa MUI

Isu yang muncul ke permukaan pada saat itu fokus pada riba, maysir, dan gharar, dan saya berusaha menekankan agar perbaikan yang dilakukan harus melebih spektrum tiga isu tersebut, termasuk memastikan bahwa penyelenggaraannya berasaskan keadilan dan menghindari segala macam kezaliman.

Lanjutkan membaca Menagih ‘Syariah’-nya BPJS

BPJS, “Waiting for Loss” Agency?

The implementation of universal health coverage scheme in Indonesia called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), raises people’s hope for better access to health service. However, after its four years implementation, the Social Security Agency for Health (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan) has had to deal with the constant budget problem.

Lanjutkan membaca BPJS, “Waiting for Loss” Agency?

Hilang Arah JKN

Tulisan ini dimuat di Opini Harian KOMPAS, 4 Desember 2017

WhatsApp Image 2017-12-04 at 5.17.19 AM

 

Menjelang akhir tahun keempatnya, Jaminan Kesehatan Nasional masih bergelut dengan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang meningkat hingga Rp 9 Triliun di tahun 2017. Usulan mutakhir BPJS-K untuk membagi beban biaya (cost sharing) bersama peserta untuk delapan penyakit katastrofik yang dianggap memakan biaya tinggi tergolong mengejutkan.

Lanjutkan membaca Hilang Arah JKN