Arsip Kategori: Health Policy

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-4, Habis)

Pemerintah menyadari bahwa neraca keuangan dana jaminan sosial tak sehat. Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS tak lagi terelakkan dan menjadi salah satu langkah kuratif jangka pendek. Tetapi, kenaikan itu sendiri menghadirkan persoalan lain yang tak dipikirkan dengan matang sebelumnya. Lalu, langkah apa yang seharusnya dilakukan?

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-4, Habis)

Iklan

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-3)

Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS akan berhadap-hadapan dengan persoalan cakupan populasi yang diperkirakan stagnan. Pemerintah bersikeras. Jika tak mampu dan tak ingin, masyarakat dapat mengambil opsi yang lebih mudah: turun ke kelas III. Selesaikah persoalan iuran ini?

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-3)

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)

Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan memang hampir tak terelakkan. Data yang tersedia menunjukkan dua hal penting. Pertama, pemanfaatan layanan kesehatan dan klaim jaminan kesehatan yang eksesif tidak diimbangi dengan pembayaran yang memadai dari peserta mandiri BPJS Kesehatan. Kedua, beratnya beban BPJS Kesehatan untuk menanggung defisit yang terus menumpuk.

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)

“Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Dimuat di KOMPAS, 7 Mei 2019

Hingga akhir April 2019, tercatat ada 318 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Jumlah yang sakit mencapai 2.232 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonfirmasi jumlah tersebut. Kementerian Keuangan pun mengalokasikan santunan dalam empat jenis santunan: meninggal, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

Benarkah ini ”tragedi” pemilu Indonesia?

Lanjutkan membaca “Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

JKN Tanpa Kepala

Pernyataan mutakhir Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia mengundang kontroversi baru. Di depan banyak pimpinan rumah sakit, Presiden menyentil gagalnya direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Menteri Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan nasional (JKN) (Kompas, 18/10). Bahkan, menurutnya, persoalan defisit dana jaminan sosial sudah harus dapat diselesaikan di tingkat kementerian.

Lanjutkan membaca JKN Tanpa Kepala