Arsip Kategori: Keping Pikir

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-4, Habis)

Pemerintah menyadari bahwa neraca keuangan dana jaminan sosial tak sehat. Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS tak lagi terelakkan dan menjadi salah satu langkah kuratif jangka pendek. Tetapi, kenaikan itu sendiri menghadirkan persoalan lain yang tak dipikirkan dengan matang sebelumnya. Lalu, langkah apa yang seharusnya dilakukan?

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-4, Habis)

Iklan

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-3)

Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS akan berhadap-hadapan dengan persoalan cakupan populasi yang diperkirakan stagnan. Pemerintah bersikeras. Jika tak mampu dan tak ingin, masyarakat dapat mengambil opsi yang lebih mudah: turun ke kelas III. Selesaikah persoalan iuran ini?

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-3)

Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)

Kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan memang hampir tak terelakkan. Data yang tersedia menunjukkan dua hal penting. Pertama, pemanfaatan layanan kesehatan dan klaim jaminan kesehatan yang eksesif tidak diimbangi dengan pembayaran yang memadai dari peserta mandiri BPJS Kesehatan. Kedua, beratnya beban BPJS Kesehatan untuk menanggung defisit yang terus menumpuk.

Lanjutkan membaca Iuran BPJS Naik, Setuju? (Bagian-2)

“Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Dimuat di KOMPAS, 7 Mei 2019

Hingga akhir April 2019, tercatat ada 318 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Jumlah yang sakit mencapai 2.232 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonfirmasi jumlah tersebut. Kementerian Keuangan pun mengalokasikan santunan dalam empat jenis santunan: meninggal, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

Benarkah ini ”tragedi” pemilu Indonesia?

Lanjutkan membaca “Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Kegagalan Kapitasi

Dimuat dalam kolom Opini KOMPAS, 23 April 2018

Ahmad Fuady

 

Awal Februari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang dengan dugaan penerimaan suap dari dana kapitasi. Kasus ini bukan yang pertama terjadi. Bahkan, dengan besaran dana mencapai Rp 13 triliun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan potensi pungutan liar dana kapitasi mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

Lanjutkan membaca Kegagalan Kapitasi

Dosen Asing dan Jebakan Internasionalisasi

[Tulisan kedua dari Dua Tulisan: Student Loan, Dosen Impor dan Raibnya Negara]

 

Mereka yang beruntung secara finansial akan meraup untung banyak dari kepatuhan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Awal Januari 2018, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), M Nasir, mengumumkan bahwa sekitar 5-10 universitas asing siap beroperasi di Indonesia di pertengahan tahun 2018.[i],[ii]

Lanjutkan membaca Dosen Asing dan Jebakan Internasionalisasi

Student Loan, Dosen Impor, dan Raibnya Negara

[Tulisan Pertama dari Dua Tulisan]

 
Dua bulan belakangan, Presiden Jokowi mengeluarkan dua titah penting di bidang pendidikan. Pertama, Presiden memberikan pekerjaan rumah kepada perbankan nasional untuk menyediakan student loan (pinjaman untuk pendidikan tinggi). Permintaannya itu disampaikan di hadapan para pimpinan bank di Istana Negara, pada 15 Maret 2018.[1,2] Kedua, Presiden menerbitkan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang membuka keran perekrutan dosen asing sebagai dosen tetap.[3,4] Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari kebijakan bulan Februari 2018 yang mengijinkan universitas luar negeri untuk beroperasi di Indonesia. Dua kebijakan ini tidak dapat diungkiri telah menimbulkan tanda tanya besar.

Lanjutkan membaca Student Loan, Dosen Impor, dan Raibnya Negara