aafuady.com

Kegagalan Kapitasi

Dimuat dalam kolom Opini KOMPAS, 23 April 2018

Ahmad Fuady

 

Awal Februari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang dengan dugaan penerimaan suap dari dana kapitasi. Kasus ini bukan yang pertama terjadi. Bahkan, dengan besaran dana mencapai Rp 13 triliun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan potensi pungutan liar dana kapitasi mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

 

Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan kontrol di daerah serta minimnya pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 memberikan mandat ruang besar bagi kepala daerah memainkan alokasi dana kapitasi untuk puskesmas, termasuk sisa dana tak terpakai. Ditambah dengan potensi penyimpangan dana oleh staf di puskesmas, keduanya menjadi celah besar pemanfaatan ilegal dana kapitasi di daerah.

WhatsApp Image 2018-04-23 at 3.27.45 AM

Efisiensi atau Inefisiensi

Masalah kapitasi bukan hanya permasalahan korupsi. Sejak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pembiayaan layanan kesehatan berubah signifikan. Pemerintah memberlakukan sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Puskesmas, klinik, dan dokter praktik kini dibayar sesuai banyaknya kepala yang terdaftar di layanan kesehatan yang dikelolanya.

Tujuan kapitasi sesungguhnya baik. FKTP didorong untuk meningkatkan status kesehatan peserta yang dikelolanya. Jika angka kesakitan dan kunjungan pasien tinggi, dana kapitasi akan terserap habis dan FKTP cenderung merugi. Sebaliknya, jika FKTP mampu mereduksi jumlah kesakitan dan kunjungan pasien, sisa dana kapitasi meningkat dan itu menguntungkan FKTP. Ini merupakan insentif tidak langsung bagi FKTP untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikannya, menjaga kesehatan pesertanya, dan mereduksi jumlah kunjungan pasien. Dengan demikian, biaya kesehatan, secara lokal dan nasional, diharapkan dapat dikelola secara efisien.

Pada kenyataannya, efisiensi jauh panggang dari api. Salah satu indikatornya adalah tingkat rujukan pasien ke rumah sakit yang masih tinggi. Meskipun ada tren penurunan dari 17 persen di tahun 2015 ke 15 persen di tahun 2016, angka rujukan masih fluktuatif tinggi dan dalam interval yang lebar. Ini mengindikasikan bahwa peran FKTP sebagai penapis (gate keeper) kasus pasien tidak berjalan optimal. Pada tahun 2016, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) untuk mengontrol kinerja FKTP. Selain rasio rujukan nonspesialistik, indikator lainnya mencakup angka kontak dan rasio peserta program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis). Apakah kinerjanya meningkat? Tidak juga.

 

Kualitas dan Sebaran

KBK tidak menyelesaikan masalah mendasar hak kesehatan yang ada di lapangan. Pertama, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan sangat bervariasi antardaerah. Pada daerah rural, jumlah FKTP rendah. Begitupun dengan jumlah tenaga kesehatan, termasuk dokter yang mungkin nihil di satu puskesmas. Pada kondisi ini, masalah kedua muncul, yaitu kualitas layanan yang rendah. Dengan demikian, menahan angka rujukan di bawah 15 persen seperti yang ditargetkan BPJS Kesehatan menjadi hampir muskil. Andaipun tercapai, masih ada pertanyaan berikutnya: apakah masyarakat sudah benar-benar dapat mengakses fasilitas kesehatan yang ada?

Di sinilah masalah hak kesehatan ketiga, yaitu aksesibilitas. Jumlah FKTP memang meningkat dari 18.000 ke 21.800 dalam empat tahun terakhir, tetapi persebarannya masih terpusat di area perkotaan. Masyarakat golongan rentan, miskin, dan remote, tetap tidak diuntungkan karena jurang aksesibilitas ini.

Di area urban, jumlah FKTP cenderung jenuh, namun menyimpan masalah ketimpangan. Satu FKTP mungkin hanya mengelola 4.000 peserta, sementara FKTP lain dapat mengelola 45.000 peserta. Jika dikalkulasi secara moneter dengan angka kapitasi maksimal, jurang pendapatan dana kapitasi antar FKTP berkisar antara Rp 24 juta-Rp 270 juta per bulan. Rasio dokter:peserta pun demikian, merentang antara 1:1800 hingga 1:27.000. Timpang!

Pemerintah daerah tidak melulu harus berpangku pada infrastruktur fasilitas publik semacam puskesmas semata. Dorongan untuk mengikutsertakan fasilitas kesehatan swasta juga harus dikembangkan, terlebih ketika fasilitas publik tidak mampu berjuang sendirian.

Sayangnya, sampai saat ini FKTP swasta tidak mendapat insentif yang memadai. Secara teoretis, sistem kapitasi memang menunjukkan superioritasnya jika dibandingkan dengan sistem pembayaran per layanan (fee-for-service, FFS). FKTP swasta berjuang beradaptasi dari pola FFS ke kapitasi, tetapi puskesmas sama sekali tidak. Perbedaan jatah dana kapitasi per kepala antara Puskesmas dan FKTP swasta tidak jauh berbeda. Padahal, puskesmas mendapatkan anggaran dana dari pemerintah daerah dan pusat. Sementara FKTP swasta harus mengelola keuangannya mandiri dari dana kapitasi. Dengan begitu, sistem kapitasi jelas menguntungkan bagi puskesmas, tapi belum tentu bagi FKTP swasta.

Antisipasi

Dengan gambaran utuh ini, kapitasi dan KBK-nya belum menjadi insentif bagi perbaikan layanan kesehatan primer. Pertama, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan jelas perlu menyusun mekanisme kontrol pengelolaan dana kapitasi yang lebih ketat untuk menurunkan risiko penyelewengan dana. Namun, tentu tak berhenti di situ. Pemerintah daerah pun bukan sekadar harus memikirkan pengalokasian dana kapitasi, tetapi bagaimana menyeimbangkan ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan.

Langkah itu mutlak diperlukan bukan hanya sebagai langkah efisiensi, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial dan memberikan hak kesehatan yang penuh kepada masyarakat. Jika dibiarkan seperti ini, pemanfaatan layanan kesehatan masih tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin. Sistem kesehatan yang dijalankan tidak pro-poor dan tidak sejalan dengan semangat awal JKN.

Kedua, bagaimana memperbaiki kalkulasi dana kapitasi yang lebih fair bagi FKTP swasta sehingga mendorong pertumbuhan dan persebaran FKTP. Langkah ini harus dilanjutkan strategi inovatif dengan merancang persebaran fasilitas kesehatan dan berkolaborasi dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya. Adanya pengaturan jumlah peserta per fasilitas yang adil, rasio dokter:peserta yang seimbang, dan peningkatan fasilitas dan kualitas, adalah langkah yang mutlak harus diperjuangkan.

Ketiga, KBK harus dievaluasi dan tidak lagi menjadi patron kaku secara nasional. Sebagai strategi pembiayaan berdasarkan kinerja (pay for performance), KBK harus dapat dimodifikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Tanpa itu semua, kapitasi gagal menjadi instrumen penting dalam JKN dan keadilan sosial negeri ini.

Ahmad Fuady

Dosen dan Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

 

Foto fitur diambil dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/10-bulan-puskesmas-di-pekanbaru-belum-terima-dana-kapitasi-bpjs.html

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

GeNose, Ivermectin, dan Sains Anak Tiri
25 Juni 2021
‘Man behind the gun‘ menjadi sangat kontekstual dalam kebijakan mengatasi pandemi. Dan, sayangnya, para...
Populisme Vaksin
24 Juni 2021
Vaksin Nusantara terus melenggang meski diterpa banyak penolakan. Bahkan, Terawan Agus Putranto...
Indonesia’s big gamble: COVID-19 Vaccination strategy
09 Februari 2021
Can vaccines really be the weapon and life saver for the people of Indonesia? Up until now, it’s...
Pertaruhan Besar Indonesia: Strategi Vaksinasi COVID-19
09 Februari 2021
Apakah vaksin benar-benar dapat menjadi senjata ampuh dan menyelamatkan manusia Indonesia? Sampai...
Pandemi Multirupa
24 Desember 2020
Pandemi ini sudah melintasi batasnya dari pertarungan melawan virus belaka menjadi pandemi krisis...
Problematika Vaksin Covid-19
19 Desember 2020
Kunci utama pengendalian pandemi berasal dari kepercayaan publik. Pekerjaan rumah pemerintah mengomunikasikan...
Vaksin dan Hal-Hal yang Belum Selesai (Bagian-2)
04 Desember 2020
Jika vaksin COVID-19 diberikan kepada mereka kelompok muda tak berisiko tinggi, apa manfaatnya dalam...
Vaksin dan Hal-hal yang Belum Selesai (Bagian-1)
03 Desember 2020
Ketika manusia mulai merasa lelah dengan segala kerangkeng sosial dan fisik yang dianggap memenjarakan...
Benarkah Covid Menular Lewat Udara?
13 Juli 2020
Banyak yang bertanya apakah benar virus corona Sars-Cov2 ini sekarang sudah bermutasi menjadi lebih ganas...
Membuka Kembali Sekolah: Strategi Alternatif
26 Juni 2020
Membuka kembali aktivitas sekolah bukanlah keputusan yang mudah. Polarisasi kepentingan dan pendapat...