aafuady.com

Masa Depan JKN

Artikel Opini ini telah terbit di KOMPAS pada Rabu, 16 Januari 2019

Setelah lima tahun berjalan, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memasuki babak baru.

whatsapp image 2019-01-16 at 1.26.46 am

JKN telah berhasil meningkatkan cakupan asuransi kesehatan bagi masyarakat, dari 46 persen di tahun 2014 menjadi 75 persen di tahun 2018. Namun, angka ini berpotensi stagnan bila tidak ada strategi baru untuk mendorong keikutsertaan kelompok pekerja informal atau mandiri. Mereka berada di pertengahan antara kelompok miskin dan kaya: tidak laik mendapat bantuan, tetapi juga kerap merasa berat untuk membayar iuran. Akibatnya, cakupan pada kelompok ini rendah sehingga disebut sebagai permasalahan kelompok tengah yang hilang (missing middle).

Persoalannya menjadi semakin rumit karena 23 persen peserta mandiri baru mendaftarkan diri dalam jaminan kesehatan sosial ketika sakit dan 28 persen peserta mandiri tidak membayar iuran secara rutin. Padahal, rasio klaim jaminan kesehatan pada peserta mandiri ini mencapai 281 persen (2016) dan menyebabkan rasio klaim keseluruhan mencapai 114 persen (2017). Secara berseri, kondisi ini mengakibatkan defisit dana jaminan kesehatan sosial hingga Rp 10,9 triliun (2018).

Di satu sisi, rasio klaim yang tidak seimbang dan defisit dana jaminan sosial menuntut kenaikan iuran peserta mandiri. Tetapi, di sisi lain, kenaikan iuran berpotensi menghambat laju cakupan populasi karena masyarakat enggan membayar iuran yang dianggap mahal.

Produk superior

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan hanya sebagian iuran peserta mandiri menjadi indikasi reluctant-nya pemerintah untuk menjadikan JKN sebagai program prioritas dan produk superior. Iuran peserta mandiri kelas III tidak dinaikkan karena pemerintah juga tidak ingin menanggung kontribusi iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) lebih besar dengan alasan klaim rasio peserta PBI yang masih kecil, 47 persen.

Padahal, rasio ini tidak dapat menjadi alasan yang kuat. Rendahnya angka ini justru mengindikasikan kesenjangan lain. Rasio utilisasi peserta PBI yang rendah, 3,4 persen, diakibatkan hambatan akses layanan kesehatan yang dialami masyarakat miskin, daerah pedesaan dan terpencil, serta maladistribusi fasilitas layanan kesehatan.

Penolakan pemerintah untuk menanggung kontribusi iuran peserta PBI –dan selanjutnya restrukturisasi iuran– menjadi tanda tanya besar: kapan pemerintah mengubah JKN menjadi program superior?

Pemerintah dapat mengambil langkah progresif dengan menaikkan iuran peserta mandiri dan kontribusi iuran peserta PBI. Peningkatan kontribusi iuran PBI sebesar 50 persen dari selisih terhadap angka aktuarianya saja (Rp 6.500) melalui APBN akan menambah dana hingga Rp 7,8 triliun per tahun. Angka ini tidak seberapa dibandingkan nilai investasi kesehatan masa depan bangsa. Untuk memenuhinya, pemerintah perlu mencari inovasi sumber dana, misalnya pajak berkarakter progresif dan pajak produk kesehatan (public health tax).

Dengan angka iuran yang sama bagi peserta mandiri kelas III, potensi pemasukan juga meningkat hingga Rp 2,5 triliun per tahun. Setelah opsi tersebut diambil, langkah efisiensi operasional BPJS Kesehatan menjadi mutlak dituntut melalui perbaikan kebijakan pembelian strategis, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas sistem informasi, dan pencegahan kecurangan (fraud).

Komprehensif

Selain itu, JKN harus dipandang sebagai entitas menyeluruh yang mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi. Pemerintah harus berupaya memperbaiki kualitas layanan kesehatan primer, distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Di tahun 2017, hanya 67 persen puskesmas yang dianggap telah memenuhi standar kesiapan, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, dan kelengkapan obat-obatan. Padahal, puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya menjadi tulang punggung sistem kesehatan. Peningkatan kualitas layanan primer mutlak dituntut untuk menurunkan angka rujukan klinis yang tidak diperlukan dan mencegah tingginya biaya kesehatan dari kantong sendiri (out-of-pocket) yang tidak diharapkan.

Masifnya kritik terhadap tarif Indonesia-Case Based Group (INA-CBG) juga menjadi alarm untuk dua hal utama. Pertama, masih minimnya pemahaman dan cara pandang tenaga kesehatan terhadap perubahan sistem pembayaran INA-CBG yang kini bersifat prospektif. Kedua, tuntutan untuk memperbaiki tarif INA-CBG dengan mengambil sampel yang lebih representatif. Bagi banyak rumah sakit, tarif INA-CBG saat ini sangat membebani biaya operasional, ditambah dengan tidak optimalnya proses pencairan klaim oleh BPJS Kesehatan.

Semua komponen itu harus didukung oleh sistem informasi yang adekuat. Sayangnya, sistem informasi yang tersedia tidak memadai, fragmentatif, dan tidak terkoneksi antar program atau instansi sehingga berimbas negatif terhadap efektivitas dan efisiensi penyediaan layanan kesehatan, serta keterlambatan dan ketidaktepatan penetapan keputusan strategis.

Untuk itu, perlu pemimpin yang kuat dan memahami filosofi JKN untuk menyusun strategi dan tahapan ke depan. Semua pemangku kebijakan terkait JKN harus mampu duduk bersama.

Kesehatan tidak boleh lagi dipandang sebagai prioritas rendah, apalagi sekadar komoditas politik menjelang pemilihan presiden demi menaikkan citra dan elektabilitas. Jangan sampai miskoordinasi terulang kembali. Presiden tidak boleh lagi lepas tangan dan menganggap JKN sekadar urusan menteri dan direktur BPJS Kesehatan. Ia harus menjadi panglima yang menegaskan ke mana JKN akan dibawa.

BPJS Kesehatan pun harus berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan, perhimpunan profesi, asosiasi rumah sakit dan klinik, serta masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan tepat dan tidak lagi menimbulkan kontroversi.

Masa depan JKN akan ditentukan dari seberapa baik dan kuatnya intensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas JKN di tahapan lima tahun keduanya ini.

*Ahmad Fuady

Dosen dan Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

PhD Researcher di Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Belanda

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

GeNose, Ivermectin, dan Sains Anak Tiri
25 Juni 2021
‘Man behind the gun‘ menjadi sangat kontekstual dalam kebijakan mengatasi pandemi. Dan, sayangnya, para...
Populisme Vaksin
24 Juni 2021
Vaksin Nusantara terus melenggang meski diterpa banyak penolakan. Bahkan, Terawan Agus Putranto...
Indonesia’s big gamble: COVID-19 Vaccination strategy
09 Februari 2021
Can vaccines really be the weapon and life saver for the people of Indonesia? Up until now, it’s...
Pertaruhan Besar Indonesia: Strategi Vaksinasi COVID-19
09 Februari 2021
Apakah vaksin benar-benar dapat menjadi senjata ampuh dan menyelamatkan manusia Indonesia? Sampai...
Problematika Vaksin Covid-19
19 Desember 2020
Kunci utama pengendalian pandemi berasal dari kepercayaan publik. Pekerjaan rumah pemerintah mengomunikasikan...
Vaksin dan Hal-Hal yang Belum Selesai (Bagian-2)
04 Desember 2020
Jika vaksin COVID-19 diberikan kepada mereka kelompok muda tak berisiko tinggi, apa manfaatnya dalam...
Vaksin dan Hal-hal yang Belum Selesai (Bagian-1)
03 Desember 2020
Ketika manusia mulai merasa lelah dengan segala kerangkeng sosial dan fisik yang dianggap memenjarakan...
Tsunami Ilmu COVID-19 dan Problemnya
08 Juni 2020
Pekan lalu, Lancet dan New English Journal Medicine (NEJM) – dua jurnal medis terkemuka – menarik kembali...
Beriman kepada Corona (2)
21 Mei 2020
Jika kita yakin bahwa Corona adalah bagian qadha dan qadar-nya Allah, keimanan terhadapnya tidak membuat...
Beriman Kepada Corona (1)
20 Mei 2020
Apa yang kita pahami tentang coronavirus barangkali baru seujungkuku pengetahuan coronavirus yang sebenarnya....