Sunyi Suara Dokter

Presiden Jokowi resmi menunjuk Dr Terawan Agus Putranto, SpRad (TAP) menjadi Menteri Kesehatan periode 2019-2024. Keputusan yang menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan dokter, bahkan setelah Majelis Kode Etik kedokteran (MKEK) dikabarkan telah mengirimkan saran penolakan terhadap penunjukan tersebut. Bagi kalangan dokter secara umum yang mengikuti fatwa MKEK, TAP dinilai bercela. Tapi, tidak sedikit pula yang mendukung dan bersuka cita, terutama mereka yang pernah mendapat imbas positif dari metode Digital Substraction Angyography (DSA) -nya yang terkenal.

Pengabaian

Penunjukan TAP sebagai Menteri Kesehatan – sekaligus pengabaian terhadap rekomendasi MKEK, jika surat itu benar adanya – mengindikasikan sunyinya suara dokter dan institusi kebesarannya yang justru tengah berulang tahun pada 24 Oktober. Ini kado terburuk bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam terma sarkastik, penunjukan ini juga adalah sebuah penghinaan.

TAP, bagaimanapun suksesnya ia di mata para pasiennya, tetap dianggap bersalah telah melanggar etik kedokteran. Ia diputus melanggar salah satu diktum bahwa dokter wajib menghindari perbuatan memuji diri dan wajib berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan baru atau teknik pengobatan yang belum teruji secara medis sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Teknik DSA-nya dianggap tidak memenuhi kaidah uji medis ilmiah meski telah dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah minim indeks, Bali Medical Journal (menggunakan singkatan BMJ sebagai mimikri terhadap British Medical Journal).

Presiden mungkin tak memahami bagaimana profesi medis bekerja. Mereka bersentuhan langsung dengan manusia sehingga harus memastikan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar aman, efektif, bermanfaat, dan tidak menimbulkan bahaya; dan semuanya harus ditunjukkan dalam bukti ilmiah yang terverifikasi. Satu metode dapat bermanfaat bagi sekelompok orang dengan kondisi tertentu, namun tidak bermanfaat, bahkan berbahaya, bagi kelompok lainnya. Bukti ini harus dipaparkan secara jernih, dinilai dengan cermat oleh para profesional, disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, dan dikelola dengan baik oleh pengampu kebijakan. Tujuannya jelas agar dapat memberikan manfaat luas dan meminimalisir keburukan yang mungkin terjadi. Namun, sejak kontroversi pelanggaran etik TAP dan penyelesaiannya yang berlarut-larut, kondisi ideal ini belum juga tercapai.

Bagaimana mungkin sebuah institusi pemerintahan yang bertugas memastikan layanan kesehatan tersedia bagi seluruh populasi dipimpin oleh seseorang yang dianggap telah melanggar prinsip etik profesi? Di sinilah letak bias keputusan Presiden Jokowi yang perlu dikritisi.

Presiden memang tak diminta mampu memahami kode etik seluruh profesi di negeri ini. Namun, Presiden setidaknya harus memahami keputusannya dalam konteks program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)-nya yang dulu dielu-elukan di awal kampanye periode pertama. Presiden harus menjawab bagaimana ia menempatkan rakyatnya dalam situasi yang aman, bebas marabahaya, dengan memperhitungkan segala nilai positif dan negatif-nya secara cermat dan bermartabat.

Pengabaian Presiden Jokowi dan timnya terhadap putusan ini menjadi preseden buruk analisis Presiden dalam membuat keputusan. Ia tidak mendapatkan masukan yang jernih, dan dapat dianggap merusak hubungan dengan institusi dokter yang semestinya diayomi dan ditanggapi dengan bijaksana. Terlebih, Presiden membutuhkan dukungan penuh dari dokter dan institusinya dalam menyukseskan program JKN. Di tengah upaya mencapai universal health coverage yang didambakan seluruh negara di dunia, Presiden justru mengganggu arah kendalinya sendiri.

Koreksi balik

Tetapi, ketidakpahaman Presiden adalah puncak gunung es dari ketidakpahaman masyarakat luas terhadap praktik kedokteran dan prinsip-prinsipnya.Ini semestinya menjadi kritik balik terhadap praktik profesi dokter dan institusi yang menaunginya. Apa yang dianggap baik dan benar tidak berarti baik dan benar pula di mata masyarakat umum dan pasien. Apa yang dianggap salah dalam praktik kedokteran, bisa jadi adalah berkah bagi pasien.

Menumpuknya pasien metode DSA dari beragam kalangan menunjukkan hal itu. Tak perlu disebut siapa saja yang sempat mencecap ‘khasiat’-nya. Meski tak ada bukti ilmiah, pasien tak pernah ragu untuk mencari pengobatan yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan sakitnya. Fenomena ini juga terjadi pada pengobatan alternatif. Seberapa pun muskilnya, semahal apapun, pasien akan terpacu datang dengan rasa keingintahuan, hasrat kesembuhan, dan ikhtiar yang dimaksimalkan. Salahkah mereka –yang jika kemudian datang le ruang gawat darurat dengan luka tumor bernanah penuh dengan pulasan obat-obat ‘herbal’? kelirukah mereka jika setelah mendapat pengobatan tak terverifikasi evidence-based medicine (EBM), lalu merasa bugar kembali, namun kemudian pergi ke rumah sakit dengan kondisi yang hampir tak dapat diselamatkan lagi?

Kedokteran memang bukan seperti bengkel mobil. Ia berhadapan dengan manusia –makhluk unik yang dipenuhi jutaan sel, respons neuron, sekaligus pikiran dan perasaan. Terma evidence-based barangkali terlalu sulit dipahami masyarakat umum. Yang ada di benak mereka adalah persepsi rasa sembuh, segar, dan bugar. Persepsi itu tidak dipapatkan dalam materi booklet satu bundel atau siraman talkshow satu jam, tetapi memori berkepanjangan hasil dari pengalaman dan asupan komentar dari rekan-rekan sekeliling. Sesuatu yang sulit dipahami oleh banyak filsuf dan saintis sejak berabad lalu.

Kontroversi TAP dengan DSA dan penunjukannya sebagai menteri semestinya menjadi penanda baru dan alarm bagi dokter untuk bangun dari tidurnya sendiri. Sekian abad, dokter menjelma makhluk suci yang dielu-elukan dan dipancang sebagai cita-cita mulia untuk menolong orang. Gambaran itu kemudian perlahan luntur setelah terkena disrupsi geliat ekonomi. Mengakses layanan kesehatan hampir selalu membocorkan kas rumah tangga. Menemui dokter seringkali hanya sekejap mata. Komunikasi terbengkalai. Pasien merasa hampa pada apa yang mereka buang ke kasir rumah sakit dan bawa kembali di lembar resep obat yang harus ditebus. Padahal mereka –para pasien sendiri – yang memburu dokter dengan intuisi mencari waralaba: di mana ruang tunggu panjang dan padat, di situlah obat mujarab bagi penyakit saya.

Tentu tak semua dokter demikian. Tulisan ini mungkin terlalu naif dan menyederhanakan masalah. Tetapi, dengan ribuan problem JKN dan BPJS Kesehatan yang tak tuntas, dokter tak diajak kembali ke ruang utamanya sebagai pelayan. Mereka menjadi buruh yang disekap pembayaran murah. Mereka menjadi pekerja kerah putih dengan status tinggi, tetapi minim penghargaan. Mereka menjelma sekadar petugas yang selalu gamang di batas keraguan: ingin menuntut hak pembayaran yang layak dalam persepsinya di satu sisi, namun tersekap dalam misi berdarma bakti dan mengikhlaskan diri.

Suara sunyi

Dari kontroversi Menkes hari ini, dokter dituntun kembali untuk merenungi konsepnya sendiri tentang bintang lima: pemimpin komunitas, komunikator, pengelola, pembuat keputusan, dan penyedia jasa layanan kesehatan. Ternyata, memang tak cukup hanya handal di satu aspek agar suaranya didengar. Ia harus didorong untuk menjadi komunikator yang istimewa dan pemimpin yang kuat, bahkan di luar area kekuasaannya. Dokter seringkali kalah dalam pertarungannya dengan suara publik. Ia tak punya posisi tarung yang mapan, daya tawar yang kuat, dan kelihaian linguistik yang lentur.

Barangkali, dokter hari ini memang tengah kehilangan suaranya sendiri yang tercecer di ruang praktik – disandera kelelahan menghadapi deretan pasien yang tak tuntas ditangani sehari semalam. Sistem yang tak manusiawi itu juga menjadi bagian dari pekerjaan rumah TAP, Pak Menkes yang baru. Ia adalah direktur rumah sakit yang berpengalaman terhadapan terjangan badai pasien, minimnya suplai dana, dan terbatasnya sumber daya. Jika dulu ia punya DSA sebagai resep mujarab mengobati defisit rumah sakitnya, kini ia harus memutar otaknya ke ruang implementasi yang jauh lebih besar –dari Sabang sampai Merauke, dari orang kere sampai pura-pura kere, dari Puskesmas mewah di tengah kota hingga Pustu reot di belantara desa. Ia juga akan berhadapan dengan dokter yang parau suaranya karena terhimpit JKN. Dan, sekarang ia sendiri yang akan memilih: mendengarkan suara parau itu atau terus mengabaikannya agar tetap sunyi seperti sedia kala.

Selamat ulang tahun, Ikatan Dokter Indonesia! Kado yang indah tahun ini. Semoga.

Rotterdam, Oktober 2019