Belakangan ini kisruh negeri tercinta terdengar sampai belantara Belanda. Melonjaknya harga bawang putih, kekacauan Kartu Jakarta Sehat, sampai keluhan presiden tentang ancaman kudeta. Paling tidak, saya percaya bahwa isu-isu itu digulirkan karena ada kebutuhan dan segala persoalan yang menyangkut kebutuhan itu sendiri. Demand and supply.
Suplai bawang putih yang tidak adekuat di pasaran jadi permasalahan besar –sampai Presiden pun mengkritik para menterinya di depan pers. Kasihan para menteri itu. Ibarat anak dimarahi bapaknya di tengah lapangan. Kritikus yang mengambil peran dalam menyoroti problem ini menuduh ada permainan kartel. Sayangnya, permainan ini layak disejajarkan dalam istilah konspirasi: tidak dapat dibuktikan, tapi nyata terasa. Para importer bawang sesungguhnya punya hak datang ke kepolisian dan melaporkan adanya pencemaran nama baik para importir. Tapi, itu tidak dilakukan dan sebaiknya memang tidak perlu dilakukan. Mereka itu harus disangkakan baik agar ada alasan yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Tidak melulu berapologi dengan alasan yang sebenarnya bisa dibuat bermacam-macam, tapi menyadari sepenuhnya bahwa tugas pemerintah adalah mengatur kebutuhan rakyat. Barangkali jika tidak ada kasus bawang putih, tak ada istilah permainan kartel muncul ke publik. Juga agar rakyat sadar bahwa ada yang salah ketika komoditi sekelas bawang putih yang bisa ditanam di seantero nusantara masih harus diimpor. Ya, berbaik sangka saja. Supaya demand masyarakat itu terpenuhi sepenuhnya. Bukan sekadar terpenuhi kebutuhan materi bawangnya, tapi juga kebutuhan wacananya. Ada yang keliru dalam pemerintahan.
Lain lagi dengan Kartu Jakarta Sehat ala Bang Jokowi yang akhir-akhir ini sibuk dikomentari. Jika Bang Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa ada peningkatan permintaan rawat inap setelah KJS dikeluarkan, tentu itu harus dapat dibuktikan dengan data. Jika tidak, Bang Jokowi menjebak diri dan masyarakat pada istilah konspirasi: tidak dapat dibuktikan dan hanya dapat dirasakan. Benarkah ada temporary excessive demand? Jika ya, apakah pada Puskesmas, rumah sakit, atau sebenarnya hanya isu yang diada-adakan oleh media. Toh, berita tentang “penolakan” pasien sudah ada sejak KJS belum lahir. Perlahan tapi pasti, kita terperangkap pada isu yang tidak berdasarkan bukti. Kita lupa bahwa satu-dua kasus tidak serta merta dapat digeneralisir. Jika ternyata tidak ada temporary excessive demand, kekalangkabutan pemerintah hanya pencitraan. Saya justru khawatir sebenarnya demand rawat inap mirip dengan demand bawang putih –relatif stabil. Yang terungkap sesungguhnya ada kekarutmarutan sistem layanan kesehatan ibukota yang sejak dulu sudah didera. Maka, Bang Jokowi dan Bang Basuki semestinya duduk tenang bersama para pakar membereskan pelan-pelan benang yang kusut tersebut, bukan terpancing wartawan untuk mengeluarkan pernyataan sekenanya, apalagi menuding.
Bagaimanapun, ya mereka harus tetap disangkakan baik. Husnuzhan. Barangkali jika tak ada KJS dan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, tak ada yang tahu bahwa dokter Puskesmas harus melayani 75-100 orang dalam sehari. Pekerjaan “mulia” yang tidak terekam dengan baik kualitasnya. Barangkali juga jika tidak ada KJS, tak ada yang tahu bahwa gaji dokter hanya sepersekian dari gaji sopir Bus TransJakarta. Dan barangkali jika tak ada KJS, media massa kekurangan berita untuk digembar-gemborkan.
Gembar-gembornya media itu tanda minta perhatian, mirip dengan Bapak Presiden yang bimbangnya dikemukakan di depan publik. Beliau bilang bahwa ada rencana kudeta. Entah ini rencana “serius” keberapakali yang mengancam presiden dan disuarkan ke media. Dulu terancam akan dibunuh, sekarang merasa akan dikudeta. Rakyat patut khawatir pada Presidennya sendiri. Barangkali jika keluhannya itu di-update di Facebook atau Twitter, akan banyak yang me-retweet atau acungkan jempol. Komentarnya lebih banyak dari sekadar perseteruan pendukung Madrid dan Barcelona di situs berita olahraga. Ah, untunglah tidak. Karena sekali terlihat seperti abege labil yang sering curhat, Bapak Presiden akan terus tampak demanding. Manja. Pemimpin yang manja dan minta diperhatikan adalah kekeliruan tingkat dewa. Tapi, ya sebagai rakyat kita harus tetap berbaik sangka. Demanding itu karena kita kerap kurang perhatian. Kita lupa menyanjung kesuksesannya dan melulu mengkritik langkahnya. Mbok ya sekali-sekali bilang: Pak Presiden itu super sekali. Kita barangkali harus belajar banyak pada Pak Mario Teguh yang bisa menyanjung “Super Sekali” pada orang yang hanya bertanya kepadanya. Lah, presiden sudah hampir sepuluh tahun memimpin, masak tidak ada yang “Super”?
Jangan-jangan, kita memang demen kisruh, demen kritik, dan demen disorot media. Tapi, kita lupa bahwa karena itu banyak pemimpin jadi demanding: kepingin terus dicitrakan, dimanjakan. Sampai lupa bahwa pemerintah itu yang tugasnya mengatur, bukan ngarep.
Rotterdam, 21 Maret 2013
Foto diambil dari http://www.cartoonstock.com/lowres/bmm0195l.jpg
